#repost @jokershot (@get_repost) ・・・ @tofdgenelmerkez @tofd_adim_adim moderatörlüğünde engelli arkadaşlarımız için ayrılmış park yerlerinin işgali, onların kolay ulaşımları için tasarlanmış fiziksel alanların amaçları dışında kullanımı özetle engelli arkadaşlarımız için düzenlemesi yapılmış her türlü kaldırım , park yeri ,yol vb. bölümlerin kullanımını engelleyen durumları burada paylaşın @buradaengellendimm ister instagram üzerinden dm ile ulaşın ister www.buradaengellendim.com dan yükleyebilirsiniz.Sadece hatalı park değil dediğim gibi engelli arkadaşlarımızın kendilerine ayrılmış bölümleri kullanamamalarına sebep olan her türlü durumu bahsettiğim yollar ile paylaşabilirsiniz.Yüklenen tüm görüntülerin moderatörlüğü ve uygulamaların yönetimi @tofdgenelmerkez tarafından yapılmaktadır. #hayat ayrıntılarda ve çevrenizdekilere gösterdiğiniz özende, incelikte saklı..Ve unutmayın çevrenize göstereceğiniz #incelik , #özen kendinize olan saygınızla #doğru orantılıdır #yolarkadaşım #yolarkadasimolurmusun #yolarkadaşımolurmusun #tofd #türkiyeomurilikfelçlileriderneği sizlerdende bu konuda destek bekliyoruz 🙏🏻
0 Comment Download

People Also Viewed

Derler ki, birini işe alırken önceliği iyi insanlara verin. Bilmeyene işi öğretirsin ama iyi insan olmayı öğretemezsin. İşte “Hülyacım” tam da öyle! Makyajında pek bi numara yok ama sohbeti bal 👻🍯 #canımhülyacım 💛

เก่งมากเจ้าทีเร็กซ์ เกลียดตอนตบมือ 555 🤣

We Never gave a F@$k since day one!!!!!! #tbt #gheeandshawn #doitlooklikeigiveafuck #gheefunny #fatherduties

Gallery of energy living / m + Group -14

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun tiga pasal yang digugat adalah Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292. "Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang pleno di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2017). Adapun gugatan ini diajukan oleh Guru Besar IPB Euis Sunarti bersama sejumlah pihak, yang mayoritas ibu-ibu pada 2016 lalu. Dalam gugatannya terkait Pasal 284 KUHP, pemohon mengatakan cakupan seluruh arti kata "zina" hanya terbatas bila salah satu pasangan atau keduanya terikat dalam hubungan pernikahan. Padahal, pasangan yang tidak terikat pernikahan juga bisa dikatakan zina. Adapun untuk Pasal 285 KUHP, pemohon juga meminta perluasan makna perkosaan bukan hanya dilakukan pelaku terhadap wanita, tetapi juga kepada pria. Kemudian Pasal 292, pemohon meminta para pelaku seks menyimpang atau dalam hal ini LGBT, diminta jangan hanya dibatasi oleh orang dewasa. Meski demikian, Hakim MK memandang, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Walau ditolak, terjadi dissenting opinion. Empat hakim yang memiliki pendapat berbeda ialah Hakim Arief sang Ketua MK, Hakim Anwar Usman, Hakim Wahiduddin Adams, dan Hakim Aswanto. Ada sejumlah alasan pendapat mereka. "Penyempitan makna zina yang hanya meliputi adultery menurut Pasal 284 KUHP jelas merupakan despiritualisasi hukum. Sebab, menurut ajaran agama dan ketertiban umum yang memang oleh konstitusi dijadikan sebagai salah satu rambu atau pedoman, yang harus dipatuhi dalam membentuk norma undang-undang, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan secara manusiawi hanya dapat dibenarkan melalui sarana lembaga perkawinan," ucap Hakim MK. Sementara itu, untuk Pasal 285 KUHP, paradigma tentang kekerasan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, jelas tidak sejalan dengan beberapa jaminan hak konstitusional, menurut Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UDD 1945. Untuk selanjutnya baca keterangan liputan6 terima kasih

Users who like this media